Tujuan dan Manfaat Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Tujuan dan Manfaat Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Tujuan dan manfaat pendidikan dan pelatihan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai agar lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan memiliki keterkaitan dengan kinerja pegawai. Sedangkan manfaat pendidikan dan pelatihan yaitu untuk meningkatkan stabilitas pegawai dan dapat memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri agar dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Baca juga : Info Bimtek dan Jadwal Bimtek Pusdiklat Pemendagri 2019 

Sekilas Tentang Bimtek Keuangan

Bimtek Keuangan

Bimbingan Teknis atau disingkat Bimtek adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan yang umumnya berupa tuntunan, bisa juga dalam bentuk nasehat untuk menyelesaikan suatu masalah/persoalan yang sifatnya teknis. Bimbingan Teknis / Bimtek merupakan suatu kegiatan pelatihan serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan yang dapat di pergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap  institusi tertentu maupun individu.
Sehingga dengan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik lembaga pemerintahan atau swasta dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Sedangkan keuangan dapat diartikan dengan Ilmu keuangan, dan asset lainnya atau Manajemen asset tersebut serta menghitung, dan mengatur risiko proyek.

Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan

adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan keuangan yang dapat di gunakan sebagai suatu pemecahan masalah yang sering di hadapi bagi setiap individu maupun institusi tertentu.
Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis / Bimtek keuangan adalah Untuk menyelesaikan suatu kasus / permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat di pertanggungjawab kan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Baca juga :

Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah

Bimtek Tugas Bimtek Keuangan dan  Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara  Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan
Bimtek Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD
Bimtek Keuangan Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sistim Akuntansi Keuangan SKPD serta Strategi Atas Temuan BPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Instansi Pemerintah Sebagai Wujud Untuk Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari BPK
Bimtek Keuangan Transaksi Non Tunai
Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Bimtekkeuangan.info – Penyelenggara Bimtek dan Diklat Terbaik
Dan Bendaharawan SKPD
Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Materi mengenai Bimtek atau Diklat Keuangan Daerah